11 Pelanggaran HAM Oleh KPK, Bagaimana Respons Presiden?

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono menyebutkan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghormati rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK. Kendati demikian, Presiden masih menunggu proses hukum yang belangsung di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

“Presiden menghormati rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM,” ungkap Dini saat dihubungi, pada Rabu (25/8/2021).

Sebelumnya, Komnas HAM telah memberikan lima rekomendasi kepada Jokowi mengenai polemik alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Komnas HAM menyiah, proses tersebut sarat dengan pelanggaran HAM.

Rekomendasi tersebut meliputi, pemulihan status 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai ASN. Hal ini sesuai dengan arahan Jokowi terkait polemik tersebut.

Di sisi lain, Ombudsman sedang menyiapkan rekomendasi kepada Presiden yang akan dilayangkan ketika KPK tidak korektif atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LHAP) Ombudsman hingga batas waktu yang ditentukan berdasar peraturan perundang-undangan.

“Arahan Presiden terkait hal pengalihan status pegawai KPK telah disampaikan sebelumnya dan tidak berubah,” ujarnya yang sebelumnya juga dikenal sebagai politikus PSI tersebut.

“Presiden berharap dan percaya bahwa MK dan MA akan memberikan putusan yang seadil-adilnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, sesuai dengan ketentuan hukum yg berlaku dan rasa keadilan masyarakat,” imbuhnya.

Kini, MK sedang menyidangkan perkara uji materi Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU 19 Tahun 2019 Tentang KPK terkait aturan pegawai KPK harus menjadi ASN. Gugatan tersebut diajukan oleh KPK Watch Indonesia dan terdaftar sebagai pekara nomor 34/PUU-XIX/2021.

Sementara, Komisioner HAM Choirul Anam mengatakan, belum mendegar kabar langsung dari Kepala Negara maupun pihak istana terkait  hal tersebut. Penting bagi Komnas HAM mendengar langsung mandat Jokowi terkait kasus kepegawaian KPK.

Choirul berharap berkesempatan menyampaikan langsung laporan mereka terkait polemik kepada Presiden. Namun, jika menyiah penjelasan Dini, dapat disimpulkan arahan Presiden yang belum berubah tersebut, sama dengan rekomendasi Komnas HAM.

“Itu dekat sekali dengan rekomendasi Komnas HAM. Bahkan salah satu rekomendasi Komnas HAM juga merujuk pada arahan tersebut,” pungkas Choirul.

You might also like
Tags: , ,

More Similar Posts

Menu