Wakil Jaksa Agung Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset

Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi menyampaikan penyelesaian kasus hak tagih negara atas dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) jadi momentum penyegeraan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perampasan Aset.

Hingga kini, RUU yang menjadi inovasi pemerintah tersebut belum juga rampung. Padahal, kata Untung, aturan tersebut bisa membantu pemerintah menyelesaikan masalah hak tagih BLBI.

“Saya kembali mendorong semua pihak untuk segera melakukan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset yang dapat membantu satgas BLBI saat ini,” ujar Untung dalam konferensi pers penguasaan aset eks BLBI di kanal Youtube Menteri Keuangan, Jumat (27/8/2021).

Diketahui, RUU Perampasan Aset tak hanya sekadar membantu dalam perkara BLBI. Namun, aturan tersebut juga dapat mempermudah penegakkan hukum dalam mengejar harta kekayaan para penjahat ekonomi ke depannya. Selain itu, juga dapat menyelesaikan hak tagih terkaiit aset yang berada di luar negeri.

“(RUU Perampasan Aset) sebagai dasar penegak hukum melakukan pengejaran harta kekayaan para penjahat ekonomi untuk sebelum, selama, dan setelah proses persidangan,” lugas Untung.

“Tentu terdapat sejumlah kendala yang dihadapi Satgas BLBI, khususnya terkait aset yang berada di luar negeri yang punya sistem hukum berbeda dari sistem hukum Indonesia,” imbuhnya.

Kendati demikian, menurut Untung, penagihan hutang dan penguasaan aset eks BLBI perlu dilakukan secara komprehensif, meliputi pendekatan hukum, perpajakan, kerjasama internasional, serta upaya-upaya lainnya.

“Serta pembukuan aset, baik di dalam dan luar negeri, termasuk perusahaan, sekaligus memaksimalkan mutual legal assistant dan perjanjian ekstradisi yang masih jarang dilakukan,” ujarnya.

RUU Tentang Perampasan Aset, sebenarnya sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 DPR bersamaan dengan RUU PAS, RKUHP, RUU ITE, dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

You might also like
Tags: ,

More Similar Posts

Menu