Semarang-ID.com, Senin, 20 November 2023
Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang telah mengambil langkah strategis dalam upaya mengantisipasi dan meminimalisir potensi konflik yang dapat muncul selama pelaksanaan pesta demokrasi, khususnya Pemilu 2024. Salah satu langkah tersebut adalah dengan melakukan komunikasi dan sosialisasi intensif terkait tahapan dan aturan Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 mendatang.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menyampaikan hal ini setelah menghadiri Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 di Halaman Kantor Kecamatan Mijen, Kota Semarang, pada Minggu (19/11/2023). Dalam pernyataannya, Mbak Ita, sapaan akrab wali kota, menekankan kesiapan Pemkot Semarang dalam mengawal proses demokrasi yang saat ini telah memasuki tahapan lebih dari 50 persen, termasuk penetapan daftar calon tetap untuk Pileg, Capres, dan Cawapres.
Saat ini, lanjutnya, banyak sosialisasi yang dilakukan oleh calon legislatif (Caleg) serta Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat melalui berbagai media seperti round tag, baliho, spanduk, dan lainnya. Mbak Ita menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan dan larangan yang berlaku selama tahapan Pemilu.
Pemerintah daerah juga meningkatkan komunikasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang untuk menjaga kondusivitas. Mbak Ita mengungkapkan, “Kita jaga kondusivitas, jika ada yang melanggar bisa dikomunikasikan dulu. Jangan sampai membuat kontra agar semua juga bisa berjalan dengan aman dan kondusif.”
Wali Kota yang juga merupakan perempuan pertama di Kota Semarang ini berharap agar pesta demokrasi di ibu kota Jawa Tengah dapat berjalan sesuai prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) tanpa adanya konflik dan permasalahan.
Mbak Ita menyoroti fakta bahwa Kota Semarang memiliki potensi konflik tertinggi di Jawa Tengah dan menempati peringkat ke-12 secara nasional. Oleh karena itu, Pemkot Semarang melakukan sosialisasi hingga tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk menginformasikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama tahapan Pemilu.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, menjelaskan bahwa Bawaslu tengah melaksanakan Pengawasan Kampanye Pemilu 2024. Dengan melibatkan 225 pengawas ad hoc di 16 kecamatan dan 177 kelurahan, Bawaslu bertujuan untuk memastikan Pemilu di Kota Semarang dapat berlangsung dengan aman dan damai.
“Apa yang kami lakukan merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam mengawasi berbagai tahapan Pemilu,” ujar Arief. Ia menambahkan bahwa Bawaslu akan mengawasi kampanye mulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Melalui apel siaga ini, Arief berharap para pengawas dapat mengantisipasi potensi pelanggaran dan menjaga agar Pemilu di Kota Semarang dapat berjalan dengan baik, lancar, aman, dan damai.
Beberapa potensi pelanggaran yang menjadi fokus Bawaslu adalah netralitas ASN dan politik uang. Arief mencontohkan, “Misalnya, ketika ada ASN yang hadir di acara kampanye, kami berusaha agar mereka menyingkir atau pulang. Jika tidak, kita serahkan ke Sentra Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu).” Ia juga mencatat bahwa beberapa kelurahan di Kota Semarang telah mendeklarasikan diri sebagai kelurahan anti-politik uang, seperti Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur, dan Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang.
Dengan langkah-langkah antisipatif dan koordinasi yang terencana, Pemkot Semarang dan Bawaslu berharap Pemilu 2024 dapat berjalan sukses dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan demokrasi di Kota Semarang serta Jawa Tengah secara keseluruhan.
