Desakan Pemecatan Kepala BPIP Yudian Wahyudi Usai Polemik Aturan Paskibraka. Polemik terkait anggota Paskibraka perempuan tahun 2024 yang diduga dilarang mengenakan jilbab terus bergulir. Kritik keras menghujani, dan sejumlah pihak kini mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi.
Menurut catatan detikcom, pada Kamis (15/8/2024), Yudian Wahyudi telah memberikan penjelasan dan meminta maaf atas polemik yang terjadi mengenai Paskibraka wanita yang diminta melepas jilbabnya.
“BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024,” kata Yudian dalam keterangannya pada hari Kamis (15/8).
Meski demikian, permohonan maaf tersebut tidak meredakan tuntutan pertanggungjawaban dari berbagai pihak. Mereka tetap meminta Presiden Jokowi untuk memecat Yudian Wahyudi.
Andre Rosiade Desak Pemecatan Yudian Wahyudi
Anggota DPR RI Andre Rosiade menjadi salah satu tokoh yang bereaksi keras terhadap polemik ini. Sehari sebelum Kepala BPIP menyampaikan permohonan maaf, Andre telah lebih dulu meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Yudian, yang dinilainya tidak memahami esensi Bhinneka Tunggal Ika.
“Anda (Yudian) paham Bhinneka Tunggal Ika, nggak? Itu semboyan NKRI, semboyan yang menghargai keberagaman di negara kita. Dalih Anda mencerminkan tidak paham Bhinneka Tunggal Ika. Lebih baik dipecat, saya usulin dipecat aja, Pak Jokowi. Bikin gaduh negara. Puluhan tahun kita nggak ada masalah, kok tiba-tiba Anda jadi Kepala BPIP Anda bikin susah, bikin sulit negara. Apalagi kita negara penuh keberagaman, kita negara yang saling menghormati keberagaman dan pandangan agama masing-masing,” ungkap Andre kepada wartawan, Rabu (14/8).
Andre mempertanyakan klaim Yudian yang menyatakan tidak ada paksaan terhadap Paskibraka putri untuk melepas jilbab. Ia menilai surat keputusan (SK) standar pakaian Paskibraka yang diteken Yudian menjadi alasan mengapa anggota Paskibraka akhirnya menandatangani surat tersebut tanpa paksaan.
“Kalau orang diskriminatif gini, pecat aja gitu loh, bikin rusuh, bikin susah negara, bikin susah pemerintah. Ada fitnah terhadap Presiden sama pemerintah jadinya,” ujar Andre, legislator asal Sumbar itu.
Ia berpendapat bahwa Yudian hanya berupaya membela kebijakan BPIP yang kini banyak menuai kritik dari masyarakat. Menurutnya, Yudian tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 29 UUD 1945.
“Jawabannya terlihat bersilat lidah dan merangkai kata-kata aliasomon-omon. Ini orang kalau baca jawabannya merangkai kata-kata aliasomon-omon untuk mencari 1.001 alasan, kalau bicara keseragaman. Berarti orang ini nggak paham Bhinneka Tunggal Ika,” tutur Andre.
Andre menambahkan bahwa kebijakan BPIP tersebut menyebabkan munculnya anggapan negatif terhadap pemerintah. Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi maupun Kemenpora tidak mengetahui perihal aturan pakaian Paskibraka 2024.
“Jadi ini orang bikin gaduh, bahkan orang ini seakan-akan bekerjanya untuk siapa ini? Kok seakan-akan ingin mendiskreditkan pemerintah. Akhirnya yang dapat nilai negatif, cap negatif, kan Presiden sama Kemenpora, padahal Presiden dan Kemenpora tidak tahu-menahu dan tidak terlibat. Ini orang ini nggak layak jadi Kepala BPIP,” imbuh Andre.
