Dua Perusahaan di Semarang Disegel Polisi, Akibat Langgar PPKM Darurat

Dua Perusahaan di Semarang Disegel Polisi

Semarang – Dua perusahaan terpaksa disegel polisi dilantari melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Diketahui PPKM tersebut dimulai pada Sabtu (3/7/2021).

Pelanggaran itu ditemukan, saat polisi menjalankan sidak. Perusahaan yang terkena penyegelan oleh Polisi yakni PT Samwoon Busana Indonesia dan PT Star Alliance Intimates yang letaknya di Kawasan Industri Candi Gator Subroto, Ngaliyan.

Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menjelaskan PT Samwoon Busana Indonesia memperkerjakan pegawai di atas batas maksimal yang diizinkan oleh pemerintah.

“Pada jam kerja tidak menerapkan Intruksi Mendagri dan Perwal Kota Semarang terkait PPKM Darurat dengan ditemukannya pekerja yang masuk kerja lebih dari 50 persen,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7/2021).

Selanjutnya, polisi juga menemukan pasar tiban didepan PT Star Alliance Intimates juga kursi kantin yang tidak berjarak hal itu menyebabkan para pekerja yang sedang makan menimbulkan kerumunan, Kini perusahaan tersebut telah ditutup.

“Selanjutnya kami lalukan penutupan dengan garis police line dan pembubaran pasar tiban dan PKL yang berada di depan perusahaan,” tegasnya.

Ditegaskan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yakni sesuai aturan PPKM Darurat bahwasanya, perusahaan atau industri besar dengan jumlah karyawan yang besar diperbolehkan masuk hanya sampai 50 persen saja. Maka dari itu, disampaikan oleh Ganjar agar Apindo ikut melaksanakan aturan itu dengan baik.

“Kita butuh bantuan mereka. Kita ngomong lebih dulu agar nanti peringatan ini segera ditindaklanjuti. Kita sudah menyiapkan dari dinas perindustrian dan tenaga kerja untuk nanti menyambangi ke industri-industri itu apakah kemudian pelaksanaan WFO/WFH sesuai dengan persentase yang ada,” jelasnya.

Target yang ingin dicapai oleh pemerintah yaitu menurunnya mobilitas masyarakat hingga sampai diangka 30-50 persen karena mobilitas masyarakat di Jawa Tengah masih terhitung tinggi. Namun fakta yang terjadi selama PPKM berlangsung penurunan mobilitas hanya sampai 17 persen saja.

“Mobilitas kita di Jateng targetnya bisa turun sampai 30 persen. Aturan itu kan berlaku seluruh Jawa dan Bali jadi kita musti bicara diinduknya, di hulunya. (Warga) ini kerja di mana, kalau kemudian harus wira-wiri dengan mengikuti ketentuan tidak apa-apa. Kalau 50 persen yang masuk kan bisa ditekan,” tambahnya.

nta-

You might also like
Tags: , , , , , ,

More Similar Posts

Menu