Dugaan Asusila Ketua KPU RI

Ketua KPU Diberhentikan DKPP Akibat Dugaan Asusila Terhadap Anggota PPLN. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari resmi diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setelah dinyatakan bersalah melakukan tindakan asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda. Keputusan ini diumumkan dalam sidang putusan terbuka pada Rabu, 3 Juli 2024. Kasus ini terdaftar di DKPP dengan nomor 90/PKE-DKPP/V/2024.

Berikut kronologi peristiwa yang membawa Hasyim pada vonis DKPP:

Juli 2023

Pertemuan awal antara Hasyim dan korban terjadi pada acara bimbingan teknis (bimtek) di Bali. Mereka berkenalan saat agenda jalan sehat pada 31 Juli 2023. Setelah itu, komunikasi pribadi dimulai melalui aplikasi WhatsApp.

Agustus 2023

Hasyim mengundang korban ke Kantor KPU di Jakarta, tetapi pertemuan akhirnya terjadi di sebuah kafe di Kuningan, Jakarta Selatan. Komunikasi antara mereka semakin intens, termasuk melalui panggilan WhatsApp yang berlangsung satu hingga dua jam setiap harinya.

September 2023

Korban menghadiri kegiatan bimtek di Singapura dan semua biayanya ditanggung oleh Hasyim. Mereka berangkat bersama pada 26 September 2023 dan Hasyim juga membiayai tiket pulang korban ke Belanda.

Oktober 2023

Pada bulan ini, Hasyim mengundang korban ke hotel tempatnya menginap di Amsterdam dan terjadi hubungan badan di sana, meski korban sempat menolak.

November 2023 – Desember 2023

Komunikasi antara mereka semakin intens. Hasyim membeli barang-barang untuk korban dan membantu pembelian apartemen. Tiket pesawat Belanda-Jakarta juga ditanggung oleh Hasyim.

Januari 2024

Korban mulai menagih janji pernikahan yang diucapkan Hasyim. Hasyim kemudian membuat surat pernyataan yang berisi lima poin dan ditandatangani, termasuk kesediaan membayar denda Rp 4 miliar jika tidak menepati janji.

Februari 2024

Komunikasi mulai merenggang dan korban mengundurkan diri dari PPLN Den Haag. Namun, pengunduran diri ini tidak diproses oleh KBRI Den Haag.

April 2024

Korban melaporkan Hasyim ke DKPP atas dugaan tindakan asusila. Laporan ini disampaikan oleh kuasa hukum korban dari LKBH FHUI, Aristo Pangaribuan.

Mei 2024

Sidang DKPP dilakukan secara tertutup dengan memanggil Hasyim sebagai teradu dan sejumlah saksi.

Juli 2024

DKPP memutuskan untuk memberhentikan Hasyim dari jabatan Ketua dan anggota KPU. Presiden diminta untuk menindaklanjuti putusan ini dalam waktu tujuh hari, dan Bawaslu diminta untuk mengawasi pelaksanaannya.

Ketua Majelis Sidang DKPP, Heddy Lugito, menyatakan bahwa tindakan dan perlakuan Hasyim kepada korban tidak wajar dan menunjukkan adanya hubungan pribadi yang melampaui relasi kerja antara atasan dan bawahan.

You might also like
Tags:

More Similar Posts

Menu