Epidemiologi Desak Pemerintah, “Perpanjang dan Perluas PPKM Darurat!”

Semarang-id – Pemerintah didesak oleh ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono untuk memperpajang penerapan Pemberlakuan Pemberantasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali.

PPKM Darurat telah  berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 diberbagai kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali. Namun, kasus positif Covid-19 belum juga menurun. Bahkan, kasus harian Covid-19 dalam sepekan terakhir beberapa kali melewati penambahan 50.000 pasien dalam sehari.

“Mau enggak mau diperpanjang,” ujar Pandu pada Senin (19/7/2021).

Pandu mengatakan, penurunan mobilitas masyarakat baru efektif terjadi di DKI Jakarta selama penerapan PPKM Darurat. Di kota-kota lain di luar DKI Jakarta seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali mobilitas masih terhitung tinggi.

Pandu juga menyarankan agar PPKM Darurat tidak hanya diperpanjang namun juga diperluas, karena kasus positif Covid-19 saat ini mulai meningkat di beberapa wilayah di luar Pulau Jawa-Bali.

“Di Papua, Maluku, dan beberapa pulau lain yang tadinya kita anggap kurang (kasus Covid-19), ternyata terjadi juga penyebaran varian Delta ke arah situ mengakibatkan lonjakan kasus, jadi tidak hanya perpanjangan tapi perluasan ke wilayah-wilayah yang harus PPKM Darurat,” jelasnya.

Pandu mengatakan, dalam penanganan pandemi tidak cukup hanya menambah jumlah tempat tidur isolasi dan fasilitas kesehatan lainnya. Namun, pemeriksaan (testing), pelacakan kontak erat (tracing), dan perawatan (treatment) harus diperkuat.

Berkaitan dengan testing Covid-19, Pandu meminta Pemeritah Daerah (Pemda) aktif melaporkan jumlah testing dalam sehari sesuai permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

“Nah itu (testing) yang perlu dievaluasi, saya rasa testing (nasional) masih jauhlah, tapi jangan hanya testing tapi tracing dan isolasi yang bener,” ujarnya.

Disisi lain, Pandu juga mendorong supaya edukasi berkaitan manfaat penggunaan masker diperkuat di masyarakat agar dapat menekan kasus Covid-19.

“Daripada bagi-bagi obat, mending bagi masker dan pemerintah harus menyediakan masker yang bagus dan murah kalau perlu dibagikan kepada orang-orang yang enggak mampu supaya mereka patuh,” urainya.

Pelaksanaan PPKM Darurat akan diumumkan dalam dua hingga tiga hari ke depan berdasar penyampaian Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers virtual pada Sabtu (17/7/2021).

“Dalam dua hingga tiga hari ke depan kita akan sampaikan secara resmi,” tegasnya.

Luhut mengakui, hingga saat ini pelaksanaan PPKM Darurat telah berlangsung selama 15 hari, namun belum dapat menurunkan kasus Covid-19 secara serta merta. Sebab, berdasarkan hasil penelitian para ahli, ada masa inkubasi terhadap penularan Covid-19 yang telah terjadi sebelumnya.

“Yakni selama 14 hari sampai 21 hari untuk kemudian kasus ini mulai flattening dan seterusnya turun. Hal ini sangat mungkin jika kita semua mematuhi peraturan PPKM yang ada,” tandas Luhut.

Nti

You might also like
Tags: , , ,

More Similar Posts

Menu