Koalisi Sipil Somasi Jokowi Terkait Booster Vaksin Pejabat

Koalisi masyarakat sipil menerbangkan somasi terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin perihal pemberian booster vaksin kepada sejumlah pejabat negara.

Koalisi yang terbentuk dari 79 organisasi mendesak Presiden dan Menkes untuk membeberkan data yang menerima booster vaksin.

“Kami memberikan kesempatan kepada Presiden RI dan Menteri Kesehatan RI selama tujuh hari untuk membuka data daftar penerima vaksin ketiga atau booster,” tulis koalisi melalui keterangan resmi, pada Senin (30/8/2021).

Koalisi menyebutkan bahwa pemberian booster vaksin kepada pejabat tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1/1919/2021 yang menerangkan bahwa booster vaksin hanya diperuntukkan tenaga kesehatan.

Namun, beberapa waktu lalu, diketahui, sejumlah pejabat tinggi negara mengaku sudah mendapatkan booster vaksin di hadapan Presiden saat kunjungan ke Kalimantan Timur.

“Hal ini sangat ironis dalam situasi banyaknya kematian nakes dan masih banyaknya masyarakat yang bahkan belum mendapat vaksin,” tutur koalisi.

Koalisi menilai, booster vaksin sebenarnya belum dibutuhkan saat ini karen mengingat vaksinasi di Indonesia yang masih rendah. Koalisi pun turut menyebutkan sejumlah daerah yang harus terpaksa menghentikan vaksinasi karena kenihilan stok vaksin, seperti Kendari Sulawesi Selatan. Kejadian serupa juga terjadi di Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sumatera Selatan serta Kota Batam.

“Vaksinasi di beberapa daerah terpaksa terhenti karena keterbatasan vaksin, bahkan di beberapa daerah kehabisan stok,” beber koalisi.

You might also like
Tags: , , ,

More Similar Posts

Menu