Kontroversi Iklan Kemhan

Kontroversi Iklan Kemhan di Harian Kompas: Bawaslu Diminta Selidiki
Sebuah iklan satu halaman penuh dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang menampilkan Prabowo Subianto di Harian Kompas memicu kontroversi dan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki masalah ini. Iklan tersebut diterbitkan pada 8 Januari, sehari setelah debat calon presiden yang menyoroti kinerja Prabowo sebagai menteri pertahanan.

Petinggi Harian Kompas mengklaim bahwa iklan tersebut tidak terkait dengan pencalonan Prabowo dalam Pilpres 2024, karena, menurut mereka, “materinya berasal dari Kementerian Pertahanan.” Namun, para ahli pemilu menganggap alasan ini problematis, mengingat citra calon presiden selama Pilpres seharusnya tidak dibiayai oleh anggaran negara.

Bawaslu telah menyatakan akan menyelidiki lebih lanjut masalah ini. Meskipun Kementerian Pertahanan dan pihak terkait dengan pencalonan Prabowo belum memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari BBC News Indonesia.

Kontroversi ini muncul karena ketiadaan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang secara rinci melarang publikasi terkait dengan calon presiden atau calon wakil presiden yang memiliki status sebagai pejabat negara. Titi Anggraini, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengkritik ketiadaan regulasi yang rinci, memungkinkan peserta Pilpres dan pihak terkait untuk leluasa menggunakan anggaran negara dan jabatan publik untuk kepentingan elektoral.

Menurut Titi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebenarnya melarang tindakan semacam itu, namun KPU tidak membuat regulasi yang lebih rinci terkait publikasi lembaga negara yang menampilkan citra calon presiden atau calon wakil presiden.

Iklan Kemhan di Harian Kompas terdiri dari satu halaman penuh dengan judul “Capaian Mengesankan Kementerian Pertahanan, Ikhtiar Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Negara.” Iklan tersebut memuat foto Prabowo dan Presiden Joko Widodo, serta klaim keberhasilan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, termasuk dalam diplomasi pertahanan, industri pertahanan, modernisasi alutsista TNI, pengembangan sumber daya manusia bidang pertahanan, pembangunan sistem pendidikan melalui Universitas Pertahanan, dan proyek bantuan air bersih untuk masyarakat.

Kontroversi ini tidak hanya karena iklan tersebut “dipesan dan dibiayai oleh Kemhan,” tetapi juga karena tayang sehari setelah Debat Capres yang membahas kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Dalam debat tersebut, Prabowo mendapat kritik dari capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, yang menyebut skor kinerja Prabowo di bawah rata-rata.

Harian Kompas membantah tuduhan bahwa mereka menampilkan iklan Prabowo sebagai calon presiden. Mereka menyatakan bahwa iklan tersebut adalah iklan capaian Kemhan dan bukan bagian dari kampanye Pilpres. Fidelis Novan Terryan, General Manager Integrated Marketing and Branding Kompas, menegaskan bahwa iklan itu diterima dari humas Kemhan dan formatnya berbeda dengan produk jurnalistik.

Meskipun ada ketidakjelasan dalam regulasi, Titi Anggraini menekankan pentingnya Bawaslu untuk mengambil tindakan terhadap kampanye di luar jadwal, untuk menjaga kompetisi yang jujur, adil, dan setara. Publik, menurutnya, tidak dapat hanya mengandalkan media massa untuk menolak iklan kontroversial, karena perusahaan media memiliki kebutuhan pemasukan yang sulit dihindari. Bawaslu dan KPU diharapkan dapat mengambil langkah preventif yang lebih tegas dalam mengatasi masalah seperti ini.

You might also like
Tags: ,

More Similar Posts

Menu