Layanan Pajak Menggunakan NIK

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa sekarang terdapat 7 layanan administrasi perpajakan yang dapat diakses menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 16 digit. Ini merupakan hasil dari program pemadanan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Sejak 1 Juli 2024, terdapat 7 layanan administrasi yang bisa diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha),” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti, dalam keterangan tertulis pada Selasa, (2/7/2024).

Dwi menjelaskan bahwa 7 layanan tersebut meliputi, pendaftaran Wajib Pajak (e-Registration); akun profil Wajib Pajak pada DJP Online; informasi konfirmasi status Wajib Pajak (info KSWP); penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (e-Bupot 21/26); penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi (e-Bupot Unifikasi); penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah dan SPT Masa PPh Unifikasi instansi pemerintah (e-Bupot Instansi Pemerintah); serta pengajuan keberatan (e-Objection).

Dwi juga menyatakan bahwa sementara waktu, 7 layanan ini masih bisa diakses dengan NPWP 15 digit. Penggunaan penuh NIK sebagai NPWP akan dimulai pada 14 Juli 2024.

Ia juga menambahkan bahwa jumlah layanan administrasi yang menggunakan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU akan terus bertambah. “Secara bertahap, kami akan mengumumkan penambahan jenis layanan yang sudah mengakomodasi NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU,” kata Dwi.

Sebagaimana diketahui, DJP meluncurkan program pemadanan NIK sebagai NPWP untuk memudahkan pendataan terkait perpajakan masyarakat. Batas waktu pemadanan ini telah berakhir pada 30 Juni 2024.

You might also like
Tags:

More Similar Posts

Menu