Berdasarkan rencana penghapusan BBM Pertalite yang tengah digodok oleh Pemerintah, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mengumumkan daftar mobil dan motor yang masih diizinkan untuk menggunakan Pertalite.
Menurut BPH Migas, penyaluran Pertalite akan dibatasi untuk memastikan sasaran yang tepat. Hal ini diungkapkan sebagai bagian dari persiapan menjelang wacana penghapusan BBM Pertalite yang saat ini tengah diperbincangkan oleh Pemerintah.
Wahyudi Anas, Anggota Komite BPH Migas, menyatakan bahwa jenis BBM tertentu seperti Solar akan tetap menerima subsidi, sementara jenis BBM khusus penugasan seperti Pertalite akan diberikan kompensasi. Pengawasan terhadap hal ini dilakukan oleh BPH Migas bersama dengan instansi lain seperti Polri dan Kejaksaan.
BPH Migas telah merilis Peraturan Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian jenis BBM tertentu (Solar) dan jenis BBM khusus penugasan (Pertalite). Aturan tersebut memberikan kemudahan bagi stakeholder dalam mendapatkan surat rekomendasi terkait kompensasi bagi masyarakat yang membutuhkan, serta mendukung sektor-sektor produktif seperti perikanan, pertanian, usaha mikro, dan layanan umum.
Erika Retnowati, Ketua Komite BPH Migas, menambahkan bahwa surat rekomendasi juga akan digunakan sebagai kontrol atau monitoring penyaluran BBM subsidi. Implementasinya akan menggunakan QR Code sebagai rujukan pembelian BBM subsidi.
Harya Adityawarman, Anggota Komite BPH Migas, menjelaskan bahwa pemerintah akan membatasi mobil dan motor yang boleh menggunakan Pertalite berdasarkan kapasitas mesin. Mobil di atas 1.400 cc dan motor di atas 150 cc akan terkena pembatasan ini.
Berikut adalah daftar mobil dan motor yang masih diizinkan untuk menggunakan Pertalite:
MOBIL (di atas 1.400 cc):
- Daftar mobil Toyota, Daihatsu, Suzuki, Honda, Mitsubishi, Wuling, Hyundai, Nissan, DFSK, dan GWM.
MOTOR (di atas 150 cc):
- Daftar motor Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan Vespa.
Pembatasan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan BBM Pertalite secara lebih efisien dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah.
