Menilik Komponen Pembetuk Harga Tes PCR

Pemerintah resmi menetapkan penurunan harga tes PCR sejak Selasa (17/8/2021).

Bersama kebijakan tersebut, harga pemeriksaan RT PCR turu 45 persen dari harga yang ditetapkan sebelumnya, yaitu sebesar Rp900 ribu. Kebijakan ini diturunkan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo pada pekan lalu.

Menyiah Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2845/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), hargatertinggi tes PCR sebesar Rp495 ribu untuk wilyah Jawa-Bali dan Rp525 ribu untuk luar Jawa-Bali.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir menyebutkan, harga baru merupakan hasil evaluasi bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adapun penetuan harga baru yang dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR. Biaya tersebut terdiri atas komponen jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, overhead dan komponen lainnya yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR diturunkan menjadi Rp495 ribu untuk pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp525 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali,” ujarnya lewat rilis tertulis, pada Senin (16/8/2021).

Kendati demikian, batasan tarif tes PCR sebelumnya yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3713/2020 pada Okbtober 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto menyebutkan pihaknya diminta mengevaluasi batsan tarif tertinggi RT-PCR karena terdapat penurunan harga beberapa komponen, sehingga regulasi mengenai harga acuan tertinggi perlu disesuaikan.

“Penyesuaian harga acuan tertinggi tes swab dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat agar memperoleh harga swab PCR mandiri yang wajar,” tandasnya.

Kendati demikian,, Kementerian Kesehatan menyatakn Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi dan Dinkes kabupaten/kota diharuskan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan PCR.

You might also like
Tags: ,

More Similar Posts

Menu