Pedagang Mendesak Penataan Pasar Johar Harus Selesai Sebelum Ramadan Kepada Dinas Kota Semarang

Perwakilan pedagang Pasar Johar Kota Semarang  kembali mendatangi Komisi B DPRD Kota Semarang. Mereka ( pedagang ) mendesak penataan ulang yang akan dilakukan Dinas Perdagangan, bisa selesai sebelum Ramadan. Perwakilan pedagang Johar, Didik Agus Triyanto menjelaskan, setelah kepala Dinas Perdagangan (Disdag) diganti, kepala dinas yang baru harus bisa menyelesaikan keluhan pedagang dengan melakukan penataan ulang yang adil. “Sebelum puasa harapan kami masalah penataan bisa rampung. Agar kami bisa berjualan lagi,” katanya usai melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD Kota Semarang Kamis (13/1).

Didik mengatakan, ada beberapa paguyuban pedagang yang memiliki tujuan yang sama. Seperti Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Johar, Persatuan Pedagang Cagar Budaya, Persatuan Pedagang Pasar Yaik, dan lainnya ingin atau menuntut agar pedagang bisa kembali ke lapak semula sebelum terbakar. “Kita ingin penataan kembali ditata ulang, atau dinolkan lagi. Yang bukan pedagang asli misalnya di Johar Utara ya harus keluar. Semua perwakilan paguyuban pedagang harapannya sama,” ujarnya.

Pedagang menilai penataan sekarang ini kurang adil dalam menetapkan zonasi dan penempatan pedagang. Membuat banyak pedagang asli malah terlempar dari lapak yang lama. Bahkan, lanjutnya, hanya ada 400 pedagang yang sudah berjualan dari sekitar 7 ribu pedagang. “Misalnya di Johar Tengah ini cuma 1 persen pedagang asli yang masuk. Lainnya dari luar pedagang Johar Tengah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Susilo menyatakan, akan mengomunikasikan aduan dari para pedagang dengan kepala dinas yang baru yakni Nur Kholis, dimana para pedagang ini meminta supaya dinas melakukan penataan yang jauh lebih baik. “Apa yang disampaikan PPJP kemarin dan Paguyuban Pedagang Cagar Budaya hari ini sama. Saya dorong kepala dinas yang baru untuk menata dengan baik,” ujarnya.

Jika memang perlu dilakukan penataan ulang pedagang, lanjut politikus PKB ini, harus dilakukan dengan adil dan melibatkan perwakilan para pedagang agar tidak akan terjadi permasalahan di masa mendatang. “Kalau kondisinya seperti ini, saya kira perlu dilakukan penataan ulang. Tapi tetap harus ada pencocokan data dari dinas dan pedagang,” tambahnya.

Penerapan zonasi pun perlu ada koreksi ulang. Dengan harapan tuntutan pedagang untuk kembali ke tempat lama bisa terealisasikan. Namun ia berpesan agar para pedagang bisa menekan ego nya masing-masing ketika ada yang tidak mendapat lapak di Johar Tengah dan Utara karena jumlahnya terbatas dan ukurannya minimalis.

You might also like

More Similar Posts

Menu