Sebuah gugatan mengenai masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia telah diajukan oleh seorang advokat bernama Arifin Purwanto. Menurut Arifin, masa berlaku SIM selama 5 tahun yang berlaku saat ini di Indonesia dianggap tidak memiliki dasar hukum dan tolok ukur yang jelas. Dia juga merasa dirugikan karena harus mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu setiap 5 tahun untuk memperpanjang SIM.
Dalam konteks ini, terdapat perbedaan yang mencolok dengan masa berlaku SIM di beberapa negara ASEAN lainnya. Di Malaysia, misalnya, SIM memiliki masa berlaku selama 10 tahun, dua kali lebih lama dibandingkan di Indonesia. Kebijakan baru ini diberlakukan sejak 8 Mei 2023 dan diumumkan oleh Menteri Perhubungan Malaysia, Anthony Loke. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan pelayanan publik dan mendorong ketaatan terhadap peraturan. Namun, perpanjangan masa SIM selama 10 tahun hanya berlaku untuk warga negara Malaysia, sementara warga negara asing tetap tunduk pada masa berlaku 5 tahun.
Di Singapura, SIM bagi warga negara berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang. Namun, bagi warga asing, SIM Singapura berlaku selama lima tahun sejak tanggal penerbitan. Warga asing dapat memperbarui SIM mereka di Departemen Polisi Lalu Lintas dalam waktu satu bulan sebelum masa berlaku habis.
Sementara itu, di Thailand, masa berlaku SIM mirip dengan di Indonesia, yaitu 5 tahun. SIM di Thailand berlaku hingga lima tahun setelah tanggal ulang tahun pemilik, dan pemilik SIM dapat memperbarui lisensi mereka hingga tiga bulan sebelum masa berlaku berakhir. Jika SIM telah kedaluwarsa selama lebih dari satu tahun, pemilik SIM harus mengikuti kembali tes teori tertulis dan mencapai skor minimal 90.
Di Brunei Darussalam, warga yang lulus ujian mengemudi dapat mengajukan SIM Sementara yang berlaku selama satu tahun. Setelah itu, mereka dapat memperpanjangnya menjadi SIM Lengkap dengan pilihan masa berlaku 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun.
Perbedaan dalam masa berlaku SIM di negara-negara ASEAN ini menunjukkan variasi kebijakan dan praktik yang berbeda dalam pengaturan perizinan mengemudi di wilayah tersebut.
