Perhitungan Pajak Dengan Metode TER

Penghitungan pajak karyawan dengan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) kini dianggap lebih sederhana menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mulai 1 Januari 2024, penerapan kebijakan ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Dwi Astuti, PMK ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan dalam pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja. Dwi Astuti menjelaskan bahwa PMK ini diterbitkan untuk mengakomodir penyesuaian tarif pemotongan menggunakan Tarif Efektif dan Tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh.

Penjelasan Dwi Astuti disampaikan dalam keterangan resmi pada Jumat (19/1), di mana beliau menyatakan bahwa PMK tersebut dirancang agar dapat mengakomodir penyesuaian tarif pemotongan menggunakan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh, dengan memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja.

Tarif efektif yang dimaksud terdiri atas tarif efektif bulanan dan harian. Dwi Astuti memberikan contoh bahwa tarif efektif bulanan hanya digunakan dalam menghitung PPh Pasal 21 setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir yang menggunakan tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh.

Penghitungan PPh 21 atas penghasilan bruto pegawai tetap diatur oleh pemerintah menggunakan tarif bulanan dengan kategori A, B, dan C. Kategori A diperuntukkan bagi orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0).

Sementara itu, Kategori B diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (TK/3), kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (K/1), dan kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (K/2). Kategori C, pada gilirannya, diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (K/3).

Dwi Astuti menekankan bahwa tidak ada penambahan beban pajak baru dengan penerapan tarif efektif. Menurutnya, tarif tetap menggunakan ketentuan yang berlaku saat ini, sehingga tidak ada peningkatan beban pajak yang harus ditanggung oleh para karyawan.

Penerapan sistem ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kemudahan bagi pemberi kerja dalam menghitung dan memotong pajak penghasilan karyawan. Meskipun perubahan ini terjadi pada awal tahun 2024, langkah-langkah ini diarahkan untuk memberikan stabilitas dan kepastian di bidang perpajakan, menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Kemenkeu juga memastikan bahwa kebijakan ini tidak membawa dampak negatif berupa penambahan beban pajak yang membebani para pekerja.

You might also like
Tags:

More Similar Posts

Menu