PPKM Darurat Dibuka Bertahap 26 Juli, Pemerintah Berikan Dana Sosial Sebesar Rp 55,21 Triliun

PPKM Darurat Dibuka Bertahap 26 Juli, Pemerintah Berikan Dana Sosial Sebesar Rp 55,21 Triliun

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyakat (PPKM) Darurat secara bertahap akan dibuka oleh pemerintah pada 26 Juli mendatang jika kasus Covid-19 menurun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berujar kebijakan pembatasan mobilitas ini merupakan sesuatu yang tak bisa dihindari dan memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat selama lima hari.

Meskipun berat, pemerintah akan tetap mengambil kebijakan untuk memperanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli. “Ini dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19, dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di Rumah Sakit,” ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers virtual, pada Selasa (20/7/2021).

Jokowi mengatakan, pertimbangan membuka bertahap PPKM Darurat tetap akan berpacu pada perkembangan penurunan kasus positif Covid-19. “Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap,” tegasnya.

Bertahap di sini misalnya, pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan buka hingga pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal pengunjung sebesar 50 persen.

Sementara itu, restoran atau tempat makan yang memiliki ruang terbuka bisa buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21.00 WIB dan pengunjung diperbolehkan makan hanya maksimal 30 menit.

“Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintah maupun swasta, serta tekait dengan protokol perjalanan, akan djelaskan tepisah,” lugas Jokowi.

Jokowi meminta seluruh lapisan masyarakat untuk bekerjasama dan bahu membahu dalam melaksanakan PPKM Darurat ini, dengan harapan dapat menekan jumlah kasus Covid-19. Demikian, Pemerintah berharap kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan terus meningkat.

Pemerintah juga akan terus membagikan 2 juta paket obat gratis untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) dan gejala ringan.

“Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak. Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 55,21 Triliun,” jelas Jokowi.

Bantuan itu meliputi; bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik. Jokowi juga mengatakan Pemerintah akan membeikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta Usaha Mikro.

“Saya sudah memerintahkan kepada para Menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak,” tandasnya. Jokowi mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu memerangi Covid-19 ini.

Disisi lain, diketahui ada enam indikator yang tidak tercapai dalam pelaksanaan pembatasan darurat jilid pertama. Keenam indikator ini ialah pengetesan, pelacakan, penurunan mobilitas, vaksinasi Covid-19, angka positivitas atau positivity rate, dan target menekan laju penularan.

Dalam pengetesan, pemerintah menargetkan 324 ribu perhari di Jawa dan Bali. Namun, realisasinya pemerintah hanya mampu mencapai 127 ribu per hari, dan itu pun angka total nasional.

Target vaksinasi sebanyak 1 juta per hari, realisasinya hanya dapat dipenuhi 546 ribu per hari. Target menekan laju penularan hingga 10 ribu kasus per hari, realisasinya angka kasus harian mencapai 34.257 kasus.

Sementara dengan pelacakan, ditargetkan 15 orang per satu kasus positif atau 300 ribu kontak, tetapi realisasinya masih 250 ribu per kontak. Target positivity rate 10 persen, realisasinya 25 persen. Juga penurunan mobilitas yang ditargetkan 30 pesen, namun baru masih tercapai 20 persen.

You might also like
Tags: , , , , , , , ,

More Similar Posts

Menu