Rencana Hapus Kelas BPJS Kesehatan

Pemerintah bersama BPJS Kesehatan terus melaksanakan uji coba penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti kelas 1, 2, dan 3. Evaluasi KRIS ini sedang dilakukan di 14 rumah sakit.

Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menegaskan bahwa arah kebijakan terkait KRIS sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini, BPJS Kesehatan masih menunggu keputusan terbaru dari pemerintah.

Ali menyatakan, “BPJS mengikuti kebijakan pemerintah,” dalam diskusi di Banjarmasin pada Selasa (14/11/2023).

Selain itu, Ali menunggu hasil perkembangan uji coba yang sedang dilakukan pemerintah di beberapa rumah sakit. “BPJS menunggu. Karena sekarang sedang uji coba, menunggu kebijakannya seperti apa,” tambahnya.

Pemerintah sedang melakukan uji coba untuk menilai kepuasan masyarakat dan dampaknya terhadap pendapatan rumah sakit setelah penerapan KRIS. Uji coba mencakup 12 kriteria fasilitas kelas rawat inap yang mulai diterapkan tahun ini, seperti bangunan yang tidak poros, ventilasi udara yang memenuhi standar, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, tenaga kesehatan per tempat tidur, dan lainnya.

KRIS disiapkan untuk menggantikan sistem kelas dalam BPJS Kesehatan, di mana sebelumnya terdapat kelas 1, 2, dan 3 yang menentukan iuran dan kelas rawat inap peserta. KRIS diharapkan meningkatkan kualitas layanan dengan fokus pada perbaikan fasilitas tempat tidur. Penerapan KRIS dijadwalkan mulai 1 Januari 2025, namun masih menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri menyatakan bahwa revisi Perpres tersebut masih dalam tahap pembahasan dan diperkirakan akan terbit tahun ini. Setelah itu, aturan pelaksanaan yang lebih teknis akan diterbitkan.

You might also like
Tags:

More Similar Posts

Menu