Satgas Pemilu 2024

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemilu 2024 dengan tujuan untuk menghalangi penyebaran berita palsu (hoaks) dan mencegah kebocoran data. Tindakan ini juga bertujuan untuk mendukung kelancaran proses pemilihan hingga pelantikan presiden dan wakil presiden yang terpilih.

Ariandi Putra, Juru Bicara BSSN, menjelaskan bahwa BSSN telah membentuk Satgas Pemilu yang telah aktif bekerja sejak awal tahun. Tugas mereka terkait dengan keamanan siber dan teknologi informasi, serta bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawasli), dan pihak-pihak terkait lainnya.

Langkah pengamanan pemilu ini mencakup pemetaan keamanan nasional dan pemantauan sistem elektronik untuk mendeteksi potensi kerentanan sebelum pemilu berlangsung. Jika ada kerentanan yang terdeteksi, BSSN akan memberikan laporan resmi kepada kementerian dan lembaga terkait serta memberikan penilaian dan langkah-langkah penanganan insiden serta pencegahan.

Selain berkoordinasi dengan KPU, BSSN juga menjalin kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengatasi penyebaran berita palsu (hoaks) dan disinformasi.

Ariandi menegaskan bahwa peran BSSN dalam pengamanan pemilu adalah memberikan bantuan agar KPU dapat bekerja sesuai prosedur keamanan teknologi. BSSN tetap memberikan kendali atas aspek keamanan teknologi kepada KPU sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie, telah mengumumkan program “Pemilu Damai 2024” untuk mengatasi potensi masalah dalam Pemilu 2024, termasuk mencegah perpecahan dan penyebaran hoaks. Program ini diarahkan untuk menangani penyebaran narasi politik yang dapat menyebabkan masalah informasi seperti misinformasi, disinformasi, dan malinformasi di media sosial.

Kemenkominfo juga memiliki tim patroli siber yang bertugas memantau konten-konten yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks di internet, dan jika perlu, tindakan pemutusan akses akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

Pada Pemilu 2019, KPU menjadi salah satu sasaran penyebaran hoaks, terutama terkait dengan dugaan manipulasi surat suara.

You might also like
Tags:

More Similar Posts

Menu