Tantangan Implementasi IKD

Transformasi Digital Indonesia: Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Menggantikan e-KTP
Selamat datang kepada pembaca setia Kompasianer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah langkah ambisius yang menjadi pilar utama dalam era transformasi digital di Indonesia, yaitu Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Penerapan IKD tidak hanya sebuah inovasi teknologi semata, melainkan juga merupakan perubahan mendasar dalam cara negara mengelola identitas penduduk di tengah kemajuan teknologi. Keberhasilan program ini bukan hanya tercermin dalam kompleksitas pelaksanaannya, tetapi juga dalam pandangan para ahli yang telah mendalaminya.

Menurut para ahli, IKD membawa konsekuensi signifikan terhadap efisiensi administratif, keamanan data, dan konektivitas masyarakat. Gunawan Santuri, penulis artikel ini, telah merangkum pandangan berbagai sumber terkait penerapan IKD di Indonesia, memperjelas dukungan para ahli terhadap pergeseran menuju identitas kependudukan yang lebih digital.

Andi Yuniantoro, CEO Inixindo, mengemukakan bahwa persiapan yang matang diperlukan sebelum penerapan Digital ID di Indonesia, termasuk konsep ID Digital dan fondasi yang tepat untuk menggantikan model KTP lama. Kesepakatan terkait digital ID di Indonesia telah disepakati, tetapi perlu upaya bersama untuk menemukan fondasi yang kuat.

Meskipun demikian, infrastruktur seperti data exchange dan payment gateway masih harus dimanfaatkan secara optimal melalui platform Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Andi menyoroti pentingnya kebijakan antar-pemangku kepentingan sebagai inti dari implementasi digital ID.

Dari sisi lain, Teguh Setyabudi, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, menekankan bahwa IKD merupakan bentuk informasi elektronik untuk mengimplementasikan data pribadi dalam bentuk KTP-EL. Kelebihan IKD, seperti keamanan yang terjamin, penolakan akses tangkapan layar, dan efisiensi dalam akses data identitas, menjadi sorotan positif dalam implementasinya.

Teguh Setyabudi menyatakan bahwa IKD tidak sepenuhnya menggantikan KTP-EL, namun menawarkan keunggulan dalam keamanan, efisiensi, dan ramah lingkungan. Proses aktivasi IKD pun dijelaskan secara ringkas agar masyarakat dapat memanfaatkannya.

Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, menyampaikan bahwa sistem Digital ID akan rampung pada Juni 2024, dan identitas digital tersebut akan siap diimplementasikan secara nasional pada September 2024. Keunggulan IKD dalam produksi yang lebih mudah dan murah dibandingkan e-KTP menjadi fokus utama, serta klaim bahwa IKD dapat meningkatkan keamanan data.

Namun, Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), memberikan sorotan terhadap ketimpangan digital di Indonesia. Menurutnya, tantangan infrastruktur, SDM, dan penggunaan teknologi yang tidak merata di seluruh wilayah menjadi hal yang perlu diatasi dalam implementasi IKD secara merata.

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu memastikan penerapan IKD dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah 3T yang masih memiliki kendala akses internet. Meskipun demikian, harapan besar terletak pada potensi IKD untuk membawa Indonesia ke arah identitas kependudukan yang lebih efisien dan terhubung secara digital.

You might also like
Tags:

More Similar Posts

Menu