Tiga Hakim Agung Atasi Polusi

Mahkamah Agung (MA) telah menyiapkan tiga hakim agung untuk menangani kasasi yang berhubungan dengan gugatan polusi udara. Hakim agung Takdir Rahmadi akan menjadi ketua majelis dengan anggota Panji Widagdo dan Lukas Prakoso. Sementara itu, peran Panitera Pengganti akan diemban oleh Arief Sapto Nugroho.

Juru Bicara MA, Hakim Agung Suharto, mengumumkan susunan majelis ini dalam pesan tertulis pada Selasa (5/9). Kasasi ini muncul sebagai tanggapan atas permohonan yang diajukan pada tanggal 1 Desember 2022 oleh Adam Hasan Saputra SH atas nama Presiden RI.

Di sisi lain, kontra memori kasasi diajukan oleh pengacara publik dari LBH Jakarta, Jihan Fauziah Hamdi, yang merupakan bagian dari Tim Advokasi Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta pada tanggal 2 Februari 2023. Dalam hal ini, Jihan bertindak atas nama Melanie Soebono dan lainnya (32 pihak).

Keputusan ini berdasarkan dasar hukum Keputusan Ketua MA RI Nomor: 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, yang mengatur penanganan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) pada MA harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, terhitung mulai dari penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju.

Namun, mengacu pada kasasi yang diajukan sejak 1 Desember 2022, telah berlalu 259 hari kerja hingga saat ini.

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Pusat telah mengadili bahwa Presiden RI Joko Widodo (tergugat I) dan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan (tergugat V), telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta. Selain itu, hakim juga memutuskan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (tergugat II), Menteri Dalam Negeri (tergugat III), dan Menteri Kesehatan (tergugat IV) juga telah melanggar hukum dengan tidak memenuhi hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat di wilayah DKI Jakarta.

Majelis hakim menghukum Presiden untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang memadai untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tergugat lainnya juga dihukum oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat.

Putusan ini telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022. Karena tidak puas dengan putusan tingkat pertama dan banding, Presiden RI dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian mengajukan kasasi.

Masalah polusi udara di Jakarta dan sekitarnya kembali menjadi topik hangat dalam beberapa minggu terakhir. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebanyak 44% pencemaran udara di Indonesia disebabkan oleh kendaraan, dengan sumber besar lainnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebesar 34%, serta rumah tangga dan faktor-faktor lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang ditunjuk sebagai koordinator penanganan polusi udara, juga mengungkapkan bahwa kendaraan bahan bakar fosil merupakan penyumbang emisi karbon yang paling parah. Luhut mengatakan bahwa pemerintah akan terus mempercepat proses peralihan ke kendaraan listrik dan terus memantau emisi karbon dari kendaraan bahan bakar fosil.

You might also like
Tags:

More Similar Posts

Menu