Verifikasi Konten ke KPI

Revisi UU Penyiaran: Tiktoker dan Youtuber Kini Wajib Verifikasi Konten ke KPI.  Draft revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran menuai perdebatan publik karena pengaturannya dinilai mengambil alih wewenang yang diatur dalam peraturan lain. Salah satu poin penting adalah kewajiban kreator konten seperti Youtuber dan Tiktoker untuk memverifikasi konten mereka ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Menurut Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar, draft yang disusun DPR ini mencakup platform digital dan konten yang didistribusikan melalui platform berbasis user generated content (UGC) seperti YouTube dan TikTok. Wahyudi menyebutkan bahwa pengaturan ini tumpang tindih dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan lainnya.

Wahyudi menilai problematis jika konten UGC disamakan dengan konten siaran, mengingat konten siaran biasanya dihasilkan oleh lembaga penyiaran, sementara konten UGC diproduksi oleh individu.

Pasal 34F ayat (2) dalam draft revisi UU Penyiaran menyatakan bahwa penyelenggara platform digital penyiaran harus memverifikasi konten mereka ke KPI sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) dan Standar Isi Siaran (SIS).

You might also like
Tags: , ,

More Similar Posts

Menu