Wilayah Gelar Bebas Bea Balik Nama

Beberapa daerah di Indonesia saat ini sedang menerapkan kebijakan pembebasan pajak kendaraan. Lebih dari 5 provinsi telah melaksanakan program pembebasan ini hingga akhir tahun 2023.

Jenis pembebasan pajak bisa bervariasi tergantung wilayahnya, tetapi umumnya mencakup pembebasan denda untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) pada kendaraan pertama atau kedua.

Inilah daftar provinsi yang masih menawarkan program pembebasan pajak kendaraan:

1. DKI Jakarta – Sampai dengan 31 Desember sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023. Program ini mencakup pembebasan Bea Balik Nama kendaraan kedua dan seterusnya.

2. Banten – Dari 18 Agustus hingga 31 Desember, sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022. Program pembebasan ini mencakup pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, tarif pokok dan denda BBN kedua dan seterusnya, serta pengurangan pajak pokok sebesar 20 persen (khusus untuk kendaraan yang berasal dari luar Provinsi Banten).

3. Jawa Timur – Dari 1 April hingga 30 September, program pembebasan awalnya hanya berlaku hingga 30 Juni, tetapi diperpanjang selama 92 hari. Pembebasan di Jawa Timur mencakup pemotongan sanksi administrasi untuk pengurusan PKB dan BBN, termasuk pajak lain tanpa sanksi administrasi.

4. Bengkulu – Dari 1 Agustus hingga 30 November, program pembebasan mencakup pembebasan tunggakan PKB, denda PKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan BBN 2.

5. Sumatera Selatan – Dari 1 Agustus hingga 31 Desember, program pembebasan mencakup penghapusan BBN serta pembebasan sanksi administrasi denda dan bunga PKB.

6. Sumatera Utara – Dari 6 September hingga 30 November, warga diberikan pembebasan denda PKB, BBN 2, denda BBN 2, tunggakan PKB tahun kelima dan seterusnya, serta denda SWDKLLJ untuk tahun sebelumnya.

7. Kalimantan Timur – Dari 17 Agustus hingga 31 Oktober, terdapat diskon 2 persen untuk pembayaran 0-30 hari sebelum jatuh tempo, diskon 4 persen untuk pembayaran 31-60 hari sebelum jatuh tempo, serta penunggakan PKB lebih dari empat tahun hanya perlu membayar PKB selama tiga tahun. Selain itu, pembebasan denda administrasi, pajak progresif, BBN 2, dan SWDKLLJ tahun sebelumnya.

8. Kalimantan Utara – Dari 1 April hingga 30 September, pembebasan hanya berlaku untuk BBN 2.

9. Papua – Dari 1 Agustus hingga 31 Oktober, program pembebasan mencakup pembebasan denda PKB, denda BBN, denda BBN 2, dan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.

You might also like
Tags:

More Similar Posts

Menu