Xi Jinping Mengakui Tantangan Ekonomi di Tengah Kesulitan China
Presiden China, Xi Jinping, mengakui bahwa ekonomi di negaranya sedang mengalami masalah yang signifikan, dengan bisnis dan pencari kerja menghadapi kesulitan. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato tahun baru pada malam Minggu (31/12/2023), seperti dilansir oleh CNN pada Selasa (2/1/2024).
Xi mengakui tantangan ekonomi tersebut, yang menjadi pertama kalinya ia menyebutkannya dalam pidato Tahun Baru sejak tahun 2013. Pada saat yang kritis bagi China, kondisi ekonomi mengalami perlambatan dengan permintaan yang lemah, peningkatan pengangguran, dan kepercayaan bisnis yang merosot.
Dalam pidatonya, Xi menyatakan bahwa beberapa perusahaan mengalami kesulitan dan banyak orang menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan serta memenuhi kebutuhan dasar. “Semua ini tetap menjadi pikiran saya,” ujar Xi, yang juga diwartakan secara luas oleh media pemerintah.
Beberapa jam sebelum pidato Xi, Biro Statistik Nasional China (NBS) merilis survei Purchasing Managers Index (PMI) bulanan, yang menunjukkan penurunan aktivitas pabrik pada bulan Desember ke level terendah dalam enam bulan. PMI manufaktur China turun menjadi 49, menandakan kontraksi dalam ekonomi manufaktur.
Ekonomi China menghadapi serangkaian masalah, termasuk penurunan sektor properti, tingginya angka pengangguran di kalangan kaum muda, harga yang lemah, dan tekanan keuangan pada pemerintah daerah. Pada tahun lalu, Beijing telah meluncurkan langkah-langkah pendukung dan berjanji untuk meningkatkan kebijakan fiskal dan moneter pada tahun 2024 untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
Namun, pendekatan ekonomi yang semakin bersifat statis dan kontrol negara terhadap sektor swasta telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha. Tindakan keras pemerintah terhadap perusahaan teknologi, seperti penghapusan pemegang saham pengendali di Alipay, juga membuat investor asing cemas.
Xi Jinping juga menegaskan tekad China untuk “bersatu kembali” dengan Taiwan, menjelang pemilihan presiden Taiwan pada 13 Januari 2024. Pernyataan tersebut menunjukkan ketegasan Beijing terhadap status Taiwan sebagai bagian dari wilayah China, meskipun Taipei menuduh adanya upaya pengaruh dalam pemilu. Xi menjadikan pengendalian atas Taiwan sebagai bagian dari agenda lebih luas untuk memperkuat posisi Tiongkok secara global.
